RAPBN 2024, Legislator Dorong Pemerintah Prioritas Pengembangan 63 Juta UMKM

17-06-2023 / BADAN ANGGARAN
Anggota Banggar DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Jumat (16/6/2023). Foto: Farhan/nr

 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 memiliki target penguatan 7 sektor, salah satunya yakni penguatan ekonomi melalui UMKM yang hingga kini berdasar data Pemerintah tercatat sekitar 63 juta pelaku UMKM. Melalui penguatan UMKM, diharapkan menjadi energi maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai menghadiri Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pengesahan laporan Panja Pendahuluan RAPBN 2024 yang digelar di Ruang Rapat Banggar, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023). 

 

"Kita ingin pelaku UMKM ini konkret dalam artian suatu ketentuan pendataan konkret, tentu harus fokus pada satu titik. Pendataan ini harus ada satu pintu yang diharapkan agar jangan sampai terjadi ada dobel pendataan. Ketika sudah terdata kita harapkan mereka akan menjadi bagian dari fokus yang secara langsung Pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada para UMKM ini," ujar Siti.

 

Terlebih, ungkap Politisi Fraksi PKB ini, perkembangan sektor UMKM saat-saat ini muncul dari berbagai komunitas terutama dari kalangan generasi milenial yang harus didukung penuh oleh Pemerintah hingga kedepannya dapat mencapai go international. Salah satunya, tandas Siti, dengan cara memaksimalkan perkembangan teknologi melalui platform marketplace.

 

Tak hanya itu, Siti yang juga Anggota Komisi VI DPR RI tersebut mengingatkan kembali Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM agar kedepannya semakin memprioritaskan pendampingan terhadap segenap pelaku UMKM maupun mekanisme pendampingan UMKM melalui BUMN. Atau bahkan, usulnya, juga pendampingan pendampingan UMKM oleh para pengusaha sukses dari sektor swasta. 

 

"Jadi artinya kita berharap dengan pendataan ini nanti UMKM akan banyak mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak dan itu terkontrol oleh negara, terkontrol oleh Pemerintah. Kita ingin mereka terdampingi secara maksimal dengan harapan mereka akan menjadi kelompok yang sukses akan menjadi pelaku UMKM yang handal yang bisa memberikan kontribusi positif untuk negara," tegas Siti.

 

"Kami sangat mendorong ini menjadi salah satu prioritas (RAPBN) untuk penguatan ekonomi melalui pengembangan dan pengawalan UMKM yang ada di Indonesia, 63 juta loh enggak sedikit kan artinya kita harapkan itu menjadi energi yang betul-betul maksimal buat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," sambung Legislator Dapil Jateng VIII ini menutup wawancara. (pun,hfl,au/aha)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...